Full Coverage: Law

04/30/2008 WASHINGTON, Apr 30 (OneWorld) - The mainstream League of Women Voters lashed out at the U.S. Supreme Court this week, calling its decision on voter identification "a disgraceful decision by a court that has no credibility on election issues."

04/28/2008 Sejak awal reformasi bergulir, tidak bisa dipungkiri peran aktif masyarakat dalam mendorong program pemberantasan korupsi pada tingkat tertentu realtif besar. Namun, fondasi gerakan sosial antikorupsi pengaruhnya belum cukup kuat untuk memotivasi masyarakat luas, bisnis, dan pemerintah untuk bersama-sama melawan korupsi. Praktik suap masih menjadi kegiatan sehari-hari di birokrasi, pengadilan, dan parlemen.

04/28/2008 KontraS menilai, sebenarnya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat bisa dimulai tanpa adanya Pengadilan HAM Ad Hoc. Kejaksaan dapat dikatakan menggunakan argumentasi yang sudah tidak relevan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

04/28/2008 Imparsial mendesak Presiden membuat langkah politik agar proses penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat dipercepat. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM saat ini diakibatkan oleh rendahnya dan lemahnya good will dan political will pemerintah dalam mendorong proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

04/28/2008 Saat ini 17 pengusaha emas menguasai wilayah Degewo Papua. Akibatnya, perselisihan demi perselisihan terjadi karena warga berusaha memperebutkan kembali hak ulayatnya. Tercatat sudah 50 orang menjadi korban dari insiden mempertahankan hak ulayat. Ironisnya, justru oknum-oknum aparat keamanan malah membekingi para pengusaha guna mengamankan kekayaan emas.

04/24/2008 Komnas HAM menilai, pemerintah pusat secara tak langsung melakukan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo. Indikasinya, pemerintah lewat Perpres nomor 14/2006 melegalkan PT Lapindo Brantas Inc. untuk melakukan jual-beli, bukan memberi ganti rugi, kepada masyarakat yang menjadi korban lumpur.

04/24/2008 BANGKOK, Apr 23 (IPS) - A rising star within the ranks of Burma's military regime is reported to have unveiled a plan to ensure the junta gets its way at the May referendum for a new constitution, according to information revealed to IPS.

04/24/2008 Berangkat dari kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, dan masih adanya sikap ‘tebang pilih’, maka kemajuan dalam penegakan reformasi hukum masih jalan di tempat. Masih diyakini, bahwa (aparat penegak) hukum di negeri ini dapat dibeli dan penuh intrik. Misalnya, kalau yang ingin diselidik adalah anggota dewan, maka anggota dewan menuduh aparat hukum punya kepentingan politik, dan karena itu penyelidikan dihentikan.

04/23/2008 Come May 10 and Burmese citizens will vote to endorse a constitution that took a decade and a half to be drafted. The military junta, however, seems to have its own plans to swing the tide in its favour.

04/22/2008 To counter human trafficking, Indian government with support from UN agency on drugs and crime has released a manual for Delhi Police. The manual guides policemen to deal strictly with the crime and also talks of bringing about an attitudinal change so as not to subject the victims to further indignities.

04/22/2008 Frail but fierce Irom Sharmila has been on hunger strike for the last eight years demanding a repeal of the draconian Armed Forces Special Powers Act in Manipur. The Act empowering armed forces to shoot and kill insurgents continues to be grossly misused in the north-eastern Indian state.

04/22/2008 Melambungnya nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu belakangan ini patut dikritisi. Pujian dan apresiasi patut diberikan kepada KPK di bawah pimpinan Antasari Azhar secara proporsional. Ada prestasi yang ditorehkan, namun di sisi lain, ada pula ruang yang menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan Antasari dkk belumlah apa-apa. Masih banyak pekerjaan KPK yang harus dituntaskan.

04/21/2008 Para penasihat hukum atau advokat kondang tak boleh hanya melayani klien berduit. Mereka juga wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma alias gratis kepada klien tak mampu. Ketentuan ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 22 UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Aturan teknis terkait UU itu agar bisa direalisasikan, segera dikeluarkan.

04/17/2008 Mielivaltaiset pidätykset ja poliisin väkivalta ovat Venäjällä arkipäivää. Suomen Rauhanpuolustajat on saanut Moskovasta pyynnön järjestää solidaarisuustoimintaa väkivallan uhrien tueksi.

04/17/2008 Tertangkapnya Al Amin Nasution, seorang anggota Komisi IV DPR RI, menunjukkan bahwa sistem di dalam organisasi KPK sudah berjalan cukup baik. Karena sistem di KPK yang sudah berjalan inilah, maka Ketua KPK baru yang dipilih oleh DPR tidak perlu lagi segan membidik anggota DPR lain yang diduga terlibat suap, meski DPR sendiri yang memilihnya.

04/17/2008 Sejumlah LSM yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Korban Wasior-Wamena, mempertanyakan Kejaksaan Agung soal perkembangan penanganan kasus-kasus HAM. LSM yang terdiri dari Ikohi, PBHI, Kontras, Imparsial, Foker LSM Papua dan HRWG menilai langkah Jaksa Agung Hendarman Supandji yang mengembalikan 4 berkas kasus ke Komnas HAM, merupakan langkah mundur atas penanganan kasus HAM di Indonesia.

04/15/2008 As a first legislative step towards getting rid of the remnants of Emergency, the new Pakistani government has tabled a bill in the national assembly seeking to revoke the draconian gag imposed on the country’s electronic media. A separate bill is also round the corner that will undo the restrictions on print media.

04/15/2008 Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) menilai konflik yang terjadi antara nelayan rawai dengan jaring batu di perairan Bengkalis, hanya menambah kemiskinan, terutama bagi nelayan kecil yang berada di pulau itu. Menurut hasil temuan Komnas HAM, pihak yang paling merasakan dampak pertikaian nelayan rawai dan jaring batu itu adalah masyarakat nelayan kecil di sekitar Bantan Air, Bengkalis.

04/14/2008 Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan Kejaksaan Agung dapat memberi penjelasan tentang perkembangan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Harapan tersebut dikemukakan karena penjelasan itu akan berimplikasi besar kepada korban dan keluarga korban.

04/11/2008 In a landmark judgment, India’s Supreme Court has upheld the law that provides reservation in admissions in central government educational institutions to backward castes. With this the share of reserved seats will be close to 50%. However, the affluent sections from the disadvantaged groups will not be able to gain the preferential treatment.