http://us.oneworld.net/article/archive/2305 en_US OneWorld United States - OneWorld US/English/Topics/Politics/Law Global pact on disability rights hailed http://southasia.oneworld.net/article/view/160527/1/2305 UN Secretary General has described the adoption of Convention on the Rights of Persons with Disabilities as 'a new dawn'. Though the Convention does not enlist new rights for the estimated 650 million disabled persons worldwide, it certainly paves the way for abolition of discriminatory laws and better implementation of existing rights. Meet Juan Crow http://us.oneworld.net/link/gotolink/addhit/83712 Immigrant Latinos in the United States are living under a "matrix of laws, social customs, economic institutions and symbolic systems" hauntingly similar to the Jim Crow laws that once institutionalized race segregation in parts of America, writes Roberto Lovato. From: The Nation Guantanamo Cell Tours U.S. http://us.oneworld.net/article/view/160491/1/2305 NEW YORK, May 9 (OneWorld) - A human rights watchdog has launched a unique nationwide campaign to pressure the Bush administration to close the U.S. military prison at Guantanamo Bay. Women in governance: ‘Men need to understand the value of partnership’ http://southasia.oneworld.net/article/view/160402/1/2305 Indian government has decided to table the contentious Women’s Reservation Bill in Rajya Sabha on May 6. Earlier in an interview with OWSA, Dr Ranjana Kumari, Director, Centre for Social Research spoke on the whole gamut of issues concerning the need for women in governance. NREGA unleashing a silent revolution in India, says minister http://southasia.oneworld.net/article/view/160397/1/2305 India's National Rural Employment Guarantee Act has increased the bargaining power of the poor, felt participants at a recent consultation by Indian anti-poverty network WNTA in the capital. They also called for increased investment by the government for effective monitoring of the scheme. Women’s reservation bill to be introduced in Indian parliament http://southasia.oneworld.net/article/view/160388/1/2305 Initially introduced in 1996 and subsequently in lapse; snatched and torn up in 1999, the contentious Women’s Reservation Bill is finally set to be tabled in Rajya Sabha on May 6. The Bill seeks to provide 33% reservation for women in state assemblies and the parliament. Women in governance: ‘Men need to understand the value of partnership’ http://southasia.oneworld.net/article/view/160387/1/2305 Indian government has decided to table the contentious Women’s Reservation Bill in Rajya Sabha on May 6. Earlier in an interview with OWSA, Dr Ranjana Kumari, Director, Centre for Social Research spoke on the whole gamut of issues concerning the need for women in governance. Jangan Pilih Capres dan Parpol yang Tidak Punya Agenda Penegakan HAM http://satudunia.oneworld.net/article/view/160366/1/2305 Dalam pemilu mendatang sebaiknya masyarakat tidak memilih capres dan cawapres, serta parpol yang tidak punya agenda penegakkan HAM. Sementara bagi pelaku kejahatan kemanusian, harus diisolasi dari kancah politik maupun sosial pada pemilu 2009 mendatang, sehingga mereka akan sulit berlindung di ranah konstitusi. Japanin hallitus kieltänee lapsipornon hallussapidon http://fi.oneworld.net/article/view/160328/1/2305 Japanin on kauan kritisoitu olevan maailman lapsipornobisneksen moottori. Kansalliset lait sallivat toistaiseksi lapsipornon hallussapidon ja hankkimisen, kunhan tarkoituksena ei ole levittää materiaalia eteenpäin. Supreme Court Voter ID Decision Widely Denounced http://us.oneworld.net/article/view/160296/1/2305 WASHINGTON, Apr 30 (OneWorld) - The mainstream League of Women Voters lashed out at the U.S. Supreme Court this week, calling its decision on voter identification "a disgraceful decision by a court that has no credibility on election issues." Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi http://satudunia.oneworld.net/link/gotolink/addhit/83596 Sejak awal reformasi bergulir, tidak bisa dipungkiri peran aktif masyarakat dalam mendorong program pemberantasan korupsi pada tingkat tertentu realtif besar. Namun, fondasi gerakan sosial antikorupsi pengaruhnya belum cukup kuat untuk memotivasi masyarakat luas, bisnis, dan pemerintah untuk bersama-sama melawan korupsi. Praktik suap masih menjadi kegiatan sehari-hari di birokrasi, pengadilan, dan parlemen. Penyelesaian Kasus HAM, Antara Hambatan dan Tantangan http://satudunia.oneworld.net/article/view/160223/1/2305 KontraS menilai, sebenarnya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat bisa dimulai tanpa adanya Pengadilan HAM Ad Hoc. Kejaksaan dapat dikatakan menggunakan argumentasi yang sudah tidak relevan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden Diminta Percepat Proses Penyelesaian Kasus HAM http://satudunia.oneworld.net/link/gotolink/addhit/83582 Imparsial mendesak Presiden membuat langkah politik agar proses penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat dipercepat. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM saat ini diakibatkan oleh rendahnya dan lemahnya good will dan political will pemerintah dalam mendorong proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kasus Degewo, Oknum Aparat Keamanan Bekingi Pengusaha http://satudunia.oneworld.net/link/gotolink/addhit/83567 Saat ini 17 pengusaha emas menguasai wilayah Degewo Papua. Akibatnya, perselisihan demi perselisihan terjadi karena warga berusaha memperebutkan kembali hak ulayatnya. Tercatat sudah 50 orang menjadi korban dari insiden mempertahankan hak ulayat. Ironisnya, justru oknum-oknum aparat keamanan malah membekingi para pengusaha guna mengamankan kekayaan emas. Pemerintah Lakukan Pelanggaran HAM terhadap Korban Lumpur Lapindo http://satudunia.oneworld.net/link/gotolink/addhit/83529 Komnas HAM menilai, pemerintah pusat secara tak langsung melakukan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo. Indikasinya, pemerintah lewat Perpres nomor 14/2006 melegalkan PT Lapindo Brantas Inc. untuk melakukan jual-beli, bukan memberi ganti rugi, kepada masyarakat yang menjadi korban lumpur.